PT LINTAS SARANA MEDIA
SK KEMENKUM DAN HAM
NO : AHU-A098540.AH.01.30.Tahun 2026
NPWP 3578076607880001
NIB : 23072500010
DIREKTUR UTAMA
Siti
Pimpinan Redaksi
Dony
Redaksi Andri
Editor Toni
Kaperwil Jawa timur
Kabiro Surabaya
Kabiro Gresik
Kabiro Lamongan Edy
Kabiro Tuban
Kabiro Bojonegoro
Kabiro Ngawi
Kabiro Madiun
Kabiro Ponorogo Eka
Kabiro Pacitan Ardian
Kabiro Nganjuk
Kabiro Kediri Danang
Kabiro Tulungagung Denis
Kabiro Blitar
Kabiro Malang
Wartawan Malang Hari S
Kabiro Pasuruan Beny
Kabiro Trenggalek Eko
Kabiro Sidoarjo Yayan
Kabiro Mojokerto Yayan
Kabiro Jombang Andik
Kabiro Lumajang Sigit
Kabiro Jember
Kabiro Bondowoso
Kabiro Situbondo Budi
Kaperwil Jawa Tengah Agustinus
Kabiro Rembang Agustin
Kabiro Kudus Hartanto
Kabiro Demak Yani
Kabiro sragen Kurniawan
Kabiro Salatiga
Kabiro Purwokerto Rudi
Kabiro Pekalongan Wawan
Kabiro Semarang Edy
Kabiro Yogyakarta Erwanto
Kabiro Solo Rifai
Kaperwil Jawa Barat Kemal
Kabiro Cirebon
Kabiro Tasikmalaya
Kabiro Bandung
Kabiro Bekasi
Kabiro Depok :
Kabiro Bogor
Kabiro Jakarta
Kabiro Banten
Kaperwil Bali
Kabiro Denpasar
Kabiro Jembrana
Kabiro Tabanan
Kantor: Jakarta Selatan
Hubungi 0895710919944
Rek Mandiri 1410022934632
Anggota Media SUARA DEMOKRASI Yang ada namanya di dalam box redaksi mohon di perhatikan dengan teliti jika tidak ada di dalam box redaksi ini bukan anggota dari media SUARA DEMOKRASI
Anggota media SUARA DEMOKRASI di bekali id card dan surat tugas yang masih berlaku
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum utama di Indonesia yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, menghapuskan penyensoran atau pembredelan, serta mengatur peran, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Poin-Poin Penting UU Pers No. 40 Tahun 1999Kemerdekaan Pers: Dijamin sebagai hak asasi manusia. Pers nasional tidak mengenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan Penerbitan.
Fungsi Pers: Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di bidang penegakan hukum, pers juga bertugas mengawasi, memperingatkan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Hak Jurnalistik Utama:Hak Tolak: Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama/identitas narasumber yang harus dirahasiakan demi keamanan.Hak Jawab: Hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik.Perlindungan Hukum: Negara menjamin perlindungan hukum bagi yang menjalankan profesi jurnalistiknya secara sah dan beritikad baik
Peran Dewan Pers: Dibentuk untuk menjaga independensi pers serta meningkatkan kualitas dan menegakkan kode etik jurnalistik.
Barang siapa yang dengan sengaja menghalang halangi tugas jurnalistik Diancam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melawan hukum dan menghambat kerja pers atau perusahaan pers yang mengabaikan kewajiban hak jawab dan hak koreksi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta
Rincian Isi Pasal 18Ayat (1): Pelanggaran hukum yang sengaja menghambat kerja orang dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta melakukan penyensoran atau pembredelan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500.000.000.Ayat (2): Pengabaian kewajiban Hak Jawab, Hak Koreksi, dan ketentuan iklan oleh perusahaan yang dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000.000.
